Soal Sekwan, Bupati Faida Diajak Temui Gubernur Jatim
Bupati
Jember, Faida
Jember TTN, Wakil Ketua DPRD Jember Ayub
Junaidi akan mengusulkan dalam rapat pimpinan, untuk berkonsultasi kepada
Gubernur Jawa Timur Soekarwo, terkait surat usulan tiga nama sekretaris DPRD
Jember (sekretaris dewan atau sekwan) dari Bupati Faida.
"Saya akan mengusulkan agar 'wadul' (mengadu) ke gubernur lagi," katanya. Gubernur Soekarwo akan diminta menjadi penengah perbedaan tafsir dasar hukum pemberhentian dan pengangkatan sekwan.
Bupati Faida mendadak memberhentikan Farouq dari posisi sekwan tanpa pembicaraan dengan pimpinan DPRD Jember sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. DPRD Jember menggulirkan interpelasi dan merekomendasikan kepada bupati agar mengembalikan posisi Farouq sebelum menjalankan mekanisme pengangkatan sekwan baru.
Namun Bupati Faida menolak rekomendasi itu. Pimpinan DPRD Jember kemudian menemui Gubernur Soekarwo beberapa waktu lalu di Grahadi, Surabaya. Usai pertemuan, kepada wartawan, Gubernur Soekarwo saat itu meminta Bupati Faida agar menganulir surat mutasi untuk Farouq dan mengikuti undang-undang. Belakangan Gubernur Soekarwo melayangkan surat kepada Bupati Faida yang berisi penegasan agar mengikuti peraturan perundang-undangan dalam mengangkat dan memberhentikan sekwan.
Ayub menyadari persoalan ini tidak akan selesai, karena eksekutif dan legislatif merasa sama-sama punya landasan konstitusional. Ia menghendaki ada titik temu dengan cara menemui gubernur. "Kita punya bapak, yaitu gubernur. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, gubernur adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat," katanya.
"Surat gubernur tidak digubris bupati. Terus apa langkah-langkah yang akan dilakukan gubernur atas masalah ini. Atau kalau memang bupati ingin komunikasi berjalan baik, ayo bareng-bareng laporan soal ini. Tinggal gubernur menjawab apa," ujar Ayub.
"Kalau gubernur menjawab: ya sudahlah, DPRD mengalahlah biar selesai, kami akan ikuti. Begitu juga sebaliknya. Kalau jawaban gubernur: DPRD dan bupati sebagai pelaksana pemerintahan di daerah harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, ayo dilakukan. Selesai masalah," sambungnya.
"Saya akan mengusulkan agar 'wadul' (mengadu) ke gubernur lagi," katanya. Gubernur Soekarwo akan diminta menjadi penengah perbedaan tafsir dasar hukum pemberhentian dan pengangkatan sekwan.
Bupati Faida mendadak memberhentikan Farouq dari posisi sekwan tanpa pembicaraan dengan pimpinan DPRD Jember sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. DPRD Jember menggulirkan interpelasi dan merekomendasikan kepada bupati agar mengembalikan posisi Farouq sebelum menjalankan mekanisme pengangkatan sekwan baru.
Namun Bupati Faida menolak rekomendasi itu. Pimpinan DPRD Jember kemudian menemui Gubernur Soekarwo beberapa waktu lalu di Grahadi, Surabaya. Usai pertemuan, kepada wartawan, Gubernur Soekarwo saat itu meminta Bupati Faida agar menganulir surat mutasi untuk Farouq dan mengikuti undang-undang. Belakangan Gubernur Soekarwo melayangkan surat kepada Bupati Faida yang berisi penegasan agar mengikuti peraturan perundang-undangan dalam mengangkat dan memberhentikan sekwan.
Ayub menyadari persoalan ini tidak akan selesai, karena eksekutif dan legislatif merasa sama-sama punya landasan konstitusional. Ia menghendaki ada titik temu dengan cara menemui gubernur. "Kita punya bapak, yaitu gubernur. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, gubernur adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat," katanya.
"Surat gubernur tidak digubris bupati. Terus apa langkah-langkah yang akan dilakukan gubernur atas masalah ini. Atau kalau memang bupati ingin komunikasi berjalan baik, ayo bareng-bareng laporan soal ini. Tinggal gubernur menjawab apa," ujar Ayub.
"Kalau gubernur menjawab: ya sudahlah, DPRD mengalahlah biar selesai, kami akan ikuti. Begitu juga sebaliknya. Kalau jawaban gubernur: DPRD dan bupati sebagai pelaksana pemerintahan di daerah harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, ayo dilakukan. Selesai masalah," sambungnya.
Komentar
Posting Komentar